-->

Followers

HEADLINE NEWS

Loading...

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pengajian Akbar LDII Sulsel, Pemerintah Tekankan Pentingnya Akhlak, Persatuan, dan Waspada Hoaks

By On September 15, 2025



MAKASSAR, MJSULBAR.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. M. Ikbal S. Suhaeb, SE, MT, menghadiri kegiatan Pengajian Akbar dan Silaturahim yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulawesi Selatan pada Minggu (14/9/2025) di Masjid Roudhotul Jannah, Kompleks Dr. Tadjuddin Chalid, Jalan Berua Raya, Kota Makassar.

Kegiatan keagamaan ini mengusung tema: “Sinergi Pemerintah Provinsi dan LDII dalam Mewujudkan Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter Menuju Indonesia Emas 2045.”

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan warga LDII secara langsung maupun secara daring melalui platform Zoom Meeting. Para peserta datang dari berbagai kalangan, baik tokoh masyarakat, pemuda, hingga pengurus organisasi, yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan pengajian akbar dan silaturahim ini.

Dalam sambutan resmi mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. M. Ikbal S. Suhaeb menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LDII atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan ini.

“Acara ini merupakan wujud nyata dalam mengembangkan syiar Islam, membangun kedamaian, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Sulawesi Selatan,” ungkapnya di hadapan jamaah.

Menurutnya, kegiatan seperti pengajian dan silaturahim ini memiliki peran besar dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berakhlak mulia, dan sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Ia menekankan bahwa setiap aktivitas, apapun bentuknya, hendaknya dilandasi dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk mewujudkan keadilan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pada kesempatan ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai ajang membangun diri, masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan nilai-nilai spiritual,” imbuhnya.

Waspada Hoaks, Pererat Ukhuwah Islamiyah

Dalam pesannya kepada warga LDII dan masyarakat umum, Dr. Ikbal juga menyoroti maraknya berita bohong (hoaks), tuduhan tak berdasar, dan prasangka negatif yang tersebar luas di media sosial. Ia mengingatkan bahwa hal tersebut hanya akan merusak keadilan dan meruntuhkan persatuan.

“Islam mengajarkan kita untuk berakhlak mulia, bersikap jujur, dan amanah. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita jaga keharmonisan dan kedamaian,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan pengajian dan silaturahim seperti ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjalin komunikasi yang harmonis antarumat, serta mempererat persatuan dan kesatuan.

Saat diwawancarai, Kepala Dinas Dukcapil Sulsel juga menyampaikan harapan agar LDII terus menjadi organisasi yang membawa kesejukan dan kedamaian di tengah masyarakat.

“Kita melihat banyaknya kelompok masyarakat yang berbeda pendapat. Dengan kegiatan seperti ini, LDII berperan penting mempererat silaturahim dan menjadi benteng umat terhadap masuknya paham-paham yang merusak,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa LDII melalui dakwah bil hal yaitu dakwah melalui tindakan nyata, telah banyak berkontribusi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, lingkungan, dan ketertiban masyarakat. Kegiatan seperti ini diharapkan terus diperbanyak agar masyarakat semakin tercerahkan dan dapat menjadi contoh positif di tengah masyarakat.

“Pesan kami kepada seluruh warga LDII: apa pun yang kita lakukan, tidak hanya mencerminkan pribadi, tapi juga membawa nama baik organisasi. Oleh karena itu, berbuatlah yang terbaik dan jadilah panutan,” pesannya.

Ketua LDII Sulsel: Kami Komitmen Dukung Program Pemerintah

Sementara itu, Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan, Asdar Mattiro, S.Sos., M.I.Kom. menyampaikan bahwa LDII sejak awal kehadirannya telah berkomitmen mendukung penuh semua program pemerintah.

“Kami selalu berupaya memberikan manfaat, tidak hanya untuk warga LDII, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Prinsip kami adalah terus berkarya, berkontribusi, dan menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak,” ungkap Asdar saat diwawancarai. 

Ia menambahkan bahwa LDII ingin mengajak kepada masyarakat luas bagaimana hidup dengan tertib, disiplin, dan taat kepada pemerintah yang sah.

“Tidak ada masyarakat yang ingin melihat lingkungannya rusak. Maka dari itu, kami mendidik warga LDII untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,” tambahnya.

Kegiatan pengajian akbar dan silaturahim ini diisi pengkajian ayat Alquran dan pembacaan doa. Adapun penyampai pengkajian Alquran menekankan pentingnya menjaga diri dari segala macam perbuatan dosa.

Sinergi antara Pemprov Sulawesi Selatan dan LDII ini diharapkan terus berlanjut dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, yang tidak hanya maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga berkarakter, religius, dan bermartabat.

Peduli Bumi, LDII Dukung Pesan Lingkungan dalam Mukernas Permabudhi

By On June 29, 2025

Ketua DPW LDII Sulsel, H Asdar Mattiro (kanan) bersama Wakil Menteri Agama RI, KH Romo H R Muhammad Syafi’i (kiri) pada acara Mukernas IV Permabudhi di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/6/2025).

MAKASSAR, MJSULBAR.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan, H Asdar Mattiro SSos MIKom menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) yang digelar di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/6/2025).

Kegiatan bertajuk “Sinergi Harmoni Permabudhi Peduli Bumi” sebagai bentuk komitmen umat Buddha Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta memperkuat sinergi dan persatuan umat.

Selain Ketua DPW LDII Sulsel, juga hadir Wakil Menteri Agama RI KH Romo H R Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan Sekprov Sulsel Jufri Rahman.

Hadir pula Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kakanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid, Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andi Prasetyo Tanta, Ketua Permabudhi Sulsel Yongris, dan sejumlah perwakilan dari tokoh ormas.

LDII sendiri komitmen menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Di bidang lingkungan, LDII secara rutin mengadakan kegiatan penanaman pohon, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah, TNI, Polri, dan komunitas lokal. LDII telah mencanangkan gerakan go green. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah erosi dan banjir. Disamping itu, untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Bahkan di antara 8 klaster pengabdian LDII, salah satunya adalah bidang lingkungan hidup.

Milenial dan Charity: Gaya Baru Generasi Muda dalam Membangun Kepedulian Sosial – EF EFEKTA English for Adults

By On June 29, 2025



MJSULBAR.com - Generasi milenial dikenal dengan gaya hidup digital, kepekaan sosial yang tinggi, dan semangat kolaboratif. Salah satu bentuk nyata kepedulian mereka terlihat dalam cara mereka terlibat dalam charity. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan charity?

Charity artinya adalah amal atau kegiatan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam praktiknya, charity tidak melulu soal uang, tetapi juga bisa berupa waktu, tenaga, bahkan keterampilan yang diberikan secara sukarela untuk membantu sesama.

Lalu, arti kata charity dalam konteks sosial lebih luas lagi. Charity menjadi simbol solidaritas, bentuk nyata empati, dan langkah aktif dalam menciptakan perubahan sosial. Milenial melihat charity bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga bagian dari gaya hidup sosial yang berdampak.

Gaya Baru Charity ala Generasi Milenial

1. Digital Donation & Crowdfunding

Milenial memanfaatkan platform digital seperti KitaBisa, GoFundMe, atau social campaign di Instagram untuk berdonasi secara cepat dan transparan.

2. Berbagi Melalui Konten

Banyak influencer muda membuat konten edukatif dan penggalangan dana sambil menyebarkan pesan sosial kepada followers mereka.

3. Volunteering dengan Skill

Alih-alih sekadar memberi materi, milenial cenderung menawarkan keahlian mereka. Misalnya, mengajar gratis, bantu branding UMKM lokal, atau membuat desain untuk kampanye sosial.

4. Charity sebagai Komunitas

Mereka membentuk komunitas atau movement, seperti "Jumat Berkah", "Sedekah Buku", atau "Makan Gratis", yang bersifat terbuka dan kolaboratif.

Kesimpulan

Milenial telah mengubah wajah charity menjadi lebih dinamis, kreatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan memadukan teknologi dan empati sosial, mereka membuktikan bahwa menjadi bagian dari perubahan bisa dilakukan siapa saja, kapan saja.

Tingkatkan Bahasa Inggris Anda untuk Misi Sosial yang Lebih Besar!

Ingin menyampaikan pesan sosial atau menjalankan campaign charity ke audiens global? Bergabunglah dengan EF EFEKTA English for Adults, kursus bahasa Inggris profesional untuk dewasa yang akan membantu Anda berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan berdampak. Saatnya jadi agen perubahan, mulai dari bahasa!




Kejati Sulsel dan LDII Sinergi Cegah Narkoba Lewat Program Jaksa Masuk Sekolah

By On June 12, 2025


MAKASSAR, MJSULBAR.com – Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Plus Budi Utomo Makassar, Jalan Berua Raya, pada Rabu (11/6/2025).

Kegiatan ini menghadirkan langsung Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel merangkap Asisten Intelijen (Asintel), Soetarmi, sebagai narasumber utama. Kehadirannya disambut hangat oleh Ketua DPW LDII Sulsel, H. Asdar Mattiro, serta Kepala SMA Plus Budi Utomo Makassar, Dede Nurrohim.

Kepala Sekolah SMA Plus Budi Utomo, Dede Nurrohim, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif edukasi hukum ini. Menurutnya, kegiatan JMS merupakan bentuk sinergi positif antara dunia pendidikan dan aparat penegak hukum.

“Terima kasih kepada Kejati Sulsel atas kegiatan edukasi hukum ini. Kami berharap para siswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga cerdas dalam etika, hukum, dan adab, sebagai bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Dede.

Senada dengan itu, Ketua DPW LDII Sulsel, H. Asdar Mattiro, menilai program JMS sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan hukum kepada generasi muda.

“Saya tidak ingin anak-anak kita terjerumus ke dalam masalah hanya karena kurangnya pengetahuan hukum. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti melawan hoaks di media sosial. Jadilah penyambung solusi, bukan sumber masalah,” pesannya kepada para siswa.

Dalam penyuluhannya, Soetarmi membawakan materi bertajuk "Siswa Cerdas Kenali Hukum, Jauhi Narkoba". Ia menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa.

“Narkoba merusak perilaku dan mental generasi muda. Kecanduan membuat penggunanya nekat melakukan apa saja demi mendapatkan barang haram itu,” ujarnya.

Soetarmi juga memaparkan berbagai dasar hukum terkait narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 mengenai klasifikasi narkotika. Ia menjelaskan dampak negatif narkoba dari sisi kesehatan, sosial, dan budaya.

Di akhir pemaparannya, Soetarmi mengajak seluruh siswa untuk menjauhi narkoba dan menjaga masa depan mereka.

“Jauhi narkoba, sayangi keluarga. Hidup memang ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup karena narkoba. Narkoba adalah pembunuh berdarah dingin—jauhi atau mati,” tegasnya.

Kegiatan JMS ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan menjauhi perbuatan melanggar hukum, khususnya narkoba.

Lantik Penjabat Kepala Desa, Bupati Harapkan Adanya Pertemuan Kekeluargaan

By On October 08, 2019

Pelantikan Dua Penjabat Desa oleh Bupati Mamuju H Hasbi Wahid, yang di Pusatkan di Halaman Kantor Desa Bonda Kecamatan Papalang.

MAMUJU, MJSULBAR.COM - Mengisi kekosongan Jabatan di tingkat Desa, pada selasa (8/10/2019). Pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan Pelantikan dan Pengambilan sumpah Jabatan untuk Penjabat Kepala Desa di dua Desa yakni Desa Bonda Kecamatan Papalang dan Desa Botteng Kecamatan Simboro.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Mamuju H Habsi Wahid berharap kepada Penjabat Kepala Desa agar melakukan pertemuan dengan warga yang dikemas dalam bentuk pertemuan kekeluargaan.
“Agar terjalin hubungan yang baik dan tidak terjadi kesalah pahaman antara warga dan Kepala Desa tentunya tugas yang harus dilakukan selaku pemimpin di tingkat Desa, dan perlu melakukan pertemuan-pertemuan kekeluargaan yang tentunya mengedepankan rasa persaudaraan sehingga terjalin rasa saling menghargai,” ujar Habsi Wahid.
Sesaat setelah melantik dua Penjabat Desa yang di Pusatkan di halaman Kantor Desa Bonda Kecamatan Papalang.
Bupati juga berpesan, salah satu tugas yang harus di laksanakan selaku Penjabat Kepala Desa yakni melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Definitif, sehingga harus menyusun formula di Desa agar dalam pelaksnaannya nanti dapat berjalan dengan kondusif.
Adapun Pejabat Kepala Desa yang dilantik adalah Desa Bonda Kecamatan Papalang di jabat oleh Ridwan SPd dan Desa Botteng Kecamatan Simboro di jabat oleh Jumardin SIp. (*).

Harapkan PAD meningkat, Bupati Mutasi Pejabat di Bapenda Mamuju

By On September 23, 2019


MAMUJU, MJSULBAR.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju yang masih tergolong rendah, membuat Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid segera mengambil tindakan. Salah satu kebijakannya, dengan melakukan pergeseran pejabat administrator dan pengawas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju. Pertanggal 23 September 2019, secara resmi 4 pejabat di Bapenda Mamuju bergeser yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Mamuju di Kantor Bapenda Mamuju.

Dari pergeseran pejabat tersebut, Habsi Wahid mengharapkan PAD Mamuju yang kini masih diangka kurang dari 10% dari APBD yakni 70 miliyar rupiah dapat meningkat signifikan. Sebab, jika melihat potensi daerah yang tergolong besar, PAD mamuju dapat mencapai angka 200 miliyar. Hanya saja, sejauh ini, Kabupatenb Mamuju masih terhambat di infrastruktur dan sumber daya manusia.

“Sebenarnya angka 70 M itu jauh dari potensi yg kita miliki, kalau menurut perkiraan,  bisa kita capai sampai 200 M itu baru di pajak restoran dan tempat hiburan. namun mengapa PAD kita masih rendah, tentu berapa variabel yang menentukan, pertama infrastruktur kita belum memadai,  kedua SDM masih menjadi suatu kelemahan dalam memaksimalkan penerimaan PAD.” Sebut Habsi.

Ia menyampaikan bahwa pergeseran yang dilakukan bukan untuk memberi sanksi kepada pejabat sebelumnya akan tetapi hal tersbebut merupakan hasil evaluasi atas pendampingan KPK selama kurang lebih satu tahun terakhir. Menurutnya, untuk mengisi jabatan administrator dan pengawas, dibutuhkan pejabat yang lebih menguasai Informasi Technology (IT).

“Sudah sekitar 1 tahun kita mendapat pendampingan dari KPK. Banyak hal yang didapati sebagai penghambat penerimaan PAD. Oleh karenanya dengan mendadak kita melakukan suatu rotasi jabatan pejabat administrator dan pejabat Pengawas.
Ini tentu maknanya bahwa kita ingin lebih baik bagaimana meningkatkan PAD kita.” Terangnya.

Kepada pejabat yang telah dilantik, Habsi meminta agar mereka banyak belajar lagi dan lebih bertanggung jawab.

Adapun mereka yang dilantik diantaranya, A. Tasyrief Akbar menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Imran menjadi Kepala Bidang Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah, Abd. Kadir menjadi Kasubbid Pengembangan dn Intesifikasi Pendapatan Daerah dan Jusni Adil menjadi Kasubbid Perumusan teknik perencanaan Intesifikasi dan Analisis Regulasi Pendapatan. (hms.dhl)

LDII DIY Gelar Pelatihan Dakwah Era Milenial

By On September 20, 2019

Silaturahim pengurus harian DPW LDII DIY dengan Kepala Kantor  Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (Kakanwil Kemenag DIY) Drs H Edhi Gunawan MPdl


YOGYAKARTA, MJSULBAR.COM - Sejarah mencatat bahwa ulama sangat berperan besar dalam menjaga keutuhan NKRI. Seiring berjalannya waktu, saat ini teknologi berkembang semakin pesat sehingga secara langsung atau tidak langsung banyak informasi yang membuat bingung masyarakat, termasuk didalamya ulama. Menyikapi hal ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menyelenggarakan pelatihan dakwah bagi dai/daiyah se-DIY. 

Acara bertempat di Gedung Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Minggu, 22 September 2019 mendatang. Tujuan pelatihan ini untuk memberikan bekal dan wawasan kepada Dai/Daiyah muda LDII DIY tentang apa dan bagaimana menghadapi generasi milenial, menyelami perkembangan teknologi dunia maya dan ketrampilan public speaking. Akan hadir sebanyak 50 utusan Dai/Daiyah muda LDII seluruh kabupaten dan Kota se-DIY, 10 pengurus DPW LDII DIY dan 15 peserta umum.

Materi pelatihan berfokus pada dakwah era digital. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas bagi juru dakwah dalam melakukan dakwah tatap muka langsung, maupun dakwah tidak langsung dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pelatihan akan dibuka oleh Kakanwil Kemenag DIY, dengan narasumber antara lain Dr. KH. Malik Madani, Wakil Ketua MUI DIY, Dr. H. Hamdan Daulay, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, H. Ahmad Riyadi, M.Kom, DPW LDII DIY, dan Sakti Alfattah (Public Speaking Motivator).

Kegiatan DPW LDII Yogyakarta lebih lengkap dapat diakses melalui www.diy.ldii.or.id

Gubernur Sulsel di Pengajian Akbar LDII: Mari Duduk Bersama Hadirkan Boarding School yang Berkualitas

By On September 15, 2019

Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr Ir Nurdin Abdullah MAgr menyampaikan arahan di forum pengajian akbar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan. 

MAKASSAR, MJSULBAR.COM – Mendidik bukan hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membangun moral yang baik. Bila ingin berhasil menciptakan manusia yang cerdas, bermoral, dan beretika maka sarana dan prasarana pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr Ir Nurdin Abdullah MAgr mengutarakan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul harus didukung infrastruktur yang mendukung. “Saya ingin mengatakan bahwa apa yang dicanangkan oleh presiden kita yaitu membangun SDM unggul. Saat ini masih ada batu bara, emas, nikel, lahan, dan air. Tetapi 20-30 tahun kedepan tantangannya berbeda. Apa yang kita bisa wariskan yaitu iman, takwa, ilmu, dan teknologi,” ujarnya di Masjid Roudhotul Jannah, Jalan Berua Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9/2019).

Pengajian akbar LDII Sulawesi Selatan di Masjid Roudhotul Jannah, Jalan Berua Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9/2019). Hadir Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr Ir Nurdin Abdullah MAgr dan Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan AGH Sanusi Baco Lc.


Gubernur Nurdin Abdullah hadir menyampaikan arahan di forum pengajian akbar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum menyampaikan arahan, gubernur mengunjungi dua tempat yang berbeda. Pertama, Gubernur Nurdin Abdullah meresmikan Sekolah Budi Utomo Makassar. Selanjutnya, gubernur juga meninjau maket Pesantren Roudhotul Jannah Makassar dan menandatangani prasasti peresmian masjid.

Selain Gubernur Nurdin Abdullah, juga hadir Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan AGH Dr (HC) Sanusi Baco Lc yang menyampaikan ceramah agama. Pengajian yang dihadiri ribuan umat muslim ini bertajuk “Peran LDII Menumbuhkan SDM Profesional Religius dalam Mewujudkan Indonesia Maju”.

Pengajian dihadiri warga LDII dari 5 kecamatan di Kota Makassar. Juga hadir para Ketua dan Sekretaris DPD LDII kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Turut hadir Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Drs Adnas MSi, Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP, dan Sekretaris Ishak Andi Ballado SE. Tampak hadir Wakil Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Asdar Mattiro SSos, Muhtar Mannan SH, Dr Sukardi Weda, Dr Sanusi Fattah SE MSi, dan Ir La Hatta MPd.

Pendidikan, kata Gubernur Nurdin Abdullah, jangan hanya berorientasi mencerdaskan. Tetapi juga membangun akhlak yang baik. “Padahal, kalau mau berhasil, anak-anakku sekalian harus menjadi manusia yang cerdas, bermoral, dan beretika,” katanya.

LDII mendirikan Yayasan Budi Utomo Makassar yang mengelola sekolah mulai dari tingkat Raudhatul Athfal (RA) hingga SMA. Gubernur Nurdin Abdullah di kesempatan pengajian akbar tersebut menandatangani prasasti peresmian Sekolah Budi Utomo Makassar. Selain itu, pihaknya menandatangani prasasti beberapa masjid yang dikelola LDII.

Dalam sambutannya, gubernur mengatakan, Indonesia memiliki semua Sumber Daya Alam berupa energi atau mineral. “Kita tinggal mencari ilmu, membekali iman, moral, dan etika yang baik. Kita menganut budaya sipakatau dan sipakalebbi. Jadi, saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh LDII tidak bisa jika hanya LDII sendiri yang mengerjakannya. Harus ada campur tangan pemerintah,” ujar gubernur.

Gubernur berujar, mari duduk bersama hadirkan boarding school yang berkualitas. “Tugas LDII ini, bagaimana menciptakan insan yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki moral yang baik,” tuturnya.

Sementara Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP mengutarakan, dari sisi akademik, LDII melakukan literasi digital. “LDII telah melakukan lokakarya ekonomi dan digital dalam rangka menyikapi era industry 4.0. Tujuannya agar tidak gaptek teknologi. Pendidikan digital akan kita terapkan pada sekolah formal yang sekarang kita bina,” ungkap Abri saat diwawancarai media.

Lebih lanjut, LDII mengelola sekolah berbasis asrama atau boarding school. “Dari pagi hingga pukul 14.00 wita, para siswa dididik di sekolah formal. Adapun pukul 14.00 wita hingga pukul 22.00 Wita mereka dididik di pondok pesantren,” jelasnya.

Tujuan didirikannya boarding school, ujar Abri, agar ada keseimbangan antara pendidikan formal dan pesantren. “Keseimbangan antara pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan keterampilan. Nah, attitude ini penting agar mereka tidak berinteraksi dengan narkoba. Saat mereka dewasa, mereka punya pondasi iman dan takwa,” sebutnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan bantuan pembangunan masjid Sekolah Budi Utomo Makassar. “Insya Allah dengan bantuan dari pemerintah kolaborasi ini bisa terbangun dengan baik. Pada akhirnya kita membina umat dengan menyeluruh,” katanya. (mj)

Fadly Ibrahim: Habibie dan Politik Islam

By On September 12, 2019

Fadly Ibrahim

 MAKASSAR, MJSULBAR.COM -  Selepas menyampaikan aspirasi pada SU MPR/DPR RI tahun 2000, saya bersama kawan sekampus berdiskusi dengan Prof Deliar Noer, Rusli Biki, Habib Ali Kwitang, DR Mochtar Naim, dan beberapa tokoh lainnya (saya lupa namanya). 

Politik Islam Orde Baru menjadi topik yang dibincangkan saat itu. Diskusi berbobot dan konstruktif bagi kami yang masih berstatus mahasiswa.

Prof Deliar menilai bahwa Orde Baru adalah fase kritis pertarungan ide dan gagasan pemikiran islam. Datuk Mochtar yang berpatron pada pemikiran politik tokoh Masyumi Muhammad Natsir menganggap gerakan islam berbasis partai politik pada masa itu sulit menjadi agenda umat karena kekuasaan selalu hadir melemahkan relasi Islam dan negara. 

Begitupula pesantren dan pengajian yang merupakan instrumen kultural untuk membina umat juga dipenetrasi oleh kekuasaan, sebagaimana yang dirasakan oleh Habib Kwitang. Bahkan lebih dari itu, menurut Rusli Biki (adik Amir Biki korban Tanjung Priok) Orde Baru secara terbuka menunjukkan perlakukan diskriminatif dan represifnya terhadap kelompok-kelompok Islam.

Disharmoni antara Islam dan Orde Baru adalah realitas sejarah Indonesia modern yang sulit disangkal, karena terdapat banyak fakta yang menguatkannya. Diantaranya HMI dan ormas lainnnya dipaksa tunduk pada asas tunggal Pancasila, PPP sebagai fusi ormas dan partai Islam dijinakkan, dan pembatasan terhadap akses simpul ekonomi. 

Rentang 1970-1988 adalah masa lemahnya posisi tawar umat Islam, aktivis dakwah atau islam politik dibranding dengan “ekstrem kanan”, “Negara Islam”, “SARA” dan “Anti Pancasila”, padahal belum tentu Gerakan dakwah tersebut berafiliasi dengan DI/TII atau kelompok Gerakan Transnasional. 

Rekayasa sosial politik dengan mudah dilakukan oleh intelejen untuk menghabisi orang-orang yang melawan arus kekuasaan. Ali Murtopo dengan OPSUS-nya merupakan invisible government yang setiap saat bisa melakukan eksekusi tanpa harus berdiskusi panjang dengan presiden. Komando Jihad, Tanjung Priok, Talang Sari Lampung adalah sederet karya intelejen Ali Murtopo.

Dalam situasi itu, Habibie yang lahir dari keluarga dengan trasidisi Islam yang kuat merasakan marginalisasi tersebut. Sehingga perlahan berupaya mengubah arah kebijakan politik Orde Baru yang sejak awal tidak berpihak kepada umat Islam. 

Karenanya saat Imaduddin Abdurrahim, Dawam Rahardjo dan Syafi'i Anwar menyampaikan gagasan pembentukan wadah yang menghimpun cendikiawan muslim, ide tersebut bertemu frekuensi dengan kerisauan Habibie. 

Poros intelektual kampus menilai bahwa sekalipun Habibie cukup lama berinteraksi dengan tradisi barat yang sekuler, namun ia tetap teguh pada akar keyakinannya, bereputasi nasional internasional serta dapat diterima oleh Soeharto.

ICMI kemudian lahir menjadi gerakan pemikiran dan intelektual Islam yang mewarnai pertarungan gagasan dan kekuasaan di Indonesia, rumah bagi kaum intelegensia muslim yang memiliki kemajemukan wacana pemikiran. 

Lewat kerja politik-intelektual Habibie dengan sahabat cendikiawannya di ICMI, dirinya mampu mereduksi dan mengurai kelompok anti Islam diperiode akhir pemerintahan Soeharto. Orde Baru kemudian lebih akomodatif dengan kepentingan Islam. 

Indikasinya adalah terjadinya dominasi kaum terdidik (intellectual booming) yang berasal dari kelas menengah kaum santri pada struktur pemerintahan Orde Baru. Ormas Islam semakin optimal memainkan peran civil society-nya karena mendapat dukungan dari pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan Islam tumbuh menjamur, dan pesantren dimodernisasi. 

Namun dalam situasi kebangkitan Islam Indonesia yang bergerak dinamis tersebut, instabilitas politik nasional mematahkan visi Islamic Futurism Habibie. Kata Ahmad Syafii Ma’arif “Habibie adalah seorang yang baik, tetapi datang pada waktu yang salah”.

Selamat jalan pak Habibie, semoga pahala dari karya dan pengabadianmu terus mengalir seperti mata air yang menghidupi banyak orang, sebagaimana pesan ayahandamu. (*)

Kontribusi Ormas, DPP LDII Gelar Lokakarya Ekonomi dan Pendidikan Digital

By On September 10, 2019

 Pembukaan lokakarya ekonomi dan pendidikan digital di Kantor DPP LDII, Jalan Arteri Tentara Pelajar, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Hadir tiga orang utusan dari DPW LDII Sulawesi Selatan. Ketiganya adalah Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP, Wakil Ketua Dr Sanusi Fattah SE MSi, dan Wakil Sekretaris Mujahidin ST.

JAKARTA, MJSULBAR.COM – Menyongsong revolusi industri 4.0, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mendorong warganya memiliki literasi digital. Melalui literasi dunia digital, warga LDII diharapkan tak mengalami kesenjangan pengetahuan dan mempermudah. Bahkan mengembangkan potensi mereka secara efisien dan optimal, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Pentingnya beradaptasi sekaligus memanfaatkan era Revolusi Industri 4.0 menjadi latar belakang DPP LDII menggelar lokakarya nasional yang membahas ekonomi dan pendidikan berbasis digital di Kantor DPP LDII, Jalan Arteri Tentara Pelajar, Jakarta, Selasa (10/9/2019)

  Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP, Wakil Ketua Dr Sanusi Fattah SE MSi, dan Wakil Sekretaris Mujahidin ST.
Lokakarya yang diikuti 200 orang dari perwakilan DPW LDII dari Aceh hingga Papua dan negara tetangga, dihadiri pula oleh Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayar, perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, perwakilan tim Gapura Digital Google Indonesia, serta pakar ekonomi, pendidikan, dan praktisi digital lainnya. Hadir tiga orang utusan dari DPW LDII Sulawesi Selatan. Ketiganya adalah Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP, Wakil Ketua Dr Sanusi Fattah SE MSi, dan Wakil Sekretaris Mujahidin ST.

Saat membuka acara, Ketua Pengarah Panitia sekaligus Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo mengatakan, hanya sekitar delapan persen orang yang dapat menghasilkan smart society dari sebuah smartphone. Artinya, hanya segelintir orang yang menggunakan teknologi digital yang mampu menghasilkan digital intelligence.

“Ormas dapat meningkatkan kontribusinya dengan memanfaatkan digital teknologi. Hal ini adalah bentuk sederhana integrasi antara struktur dan kultur. Sebagai contoh, jika sebuah keputusan dulu ditentukan berdasarkan pengalaman, kali ini dalam era digital sistem keputusan didukung dengan basis digital,” ujar Prasetyo Sunaryo.



Pada perkembangannya, teknologi komunikasi menciptakan big data. Sehingga implikasinya bagi masyarakat adalah mereka harus mampu membuat sistem manajemen data dan infrastruktur data. “Paling sederhana contohnya adalah manajemen data, dengan pengembangan perangkat lunak (software development), pengembangan model, dan presentasi model data oleh para pegiat digital, wujudnya nanti Artificial Intelligence (AI), dengan sistem pengamanan data tinggi,” kata Prasetyo.

Persoalannya, saat ini adalah bagaimana teknologi yang memudahkan, justru tak berhasil membantu manusia karena budaya, “Misalnya, pesan penting yang masuk dalam smartphone diabaikan atau terlambat membuka pesan (unresponsive) hal ini terkait kebiasaan seseorang, maka artinya kultur atau budaya seseorang bisa menghambat atau bisa memajukan teknologi,” ujar Prasetyo. Inilah pentingnya pendidikan digital untuk warga masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Singapura Anil Kumar menambahkan, manusia harus memanfaatkan teknologi bukan terjebak atau diatur teknologi, “Apakah teknologi yang harus pintar atau orang-orangnya yang pintar, maka manusia-lah yang harus memanfaatkan dan memanajemen teknologi,” ujar Anil Kumar.

Literasi digital sangat penting bagi masyarakat sejak dini. Bahkan di Singapura. Sejak sekolah dasar, menurut Anil Kumar, anak-anak sudah diperkenalkan dengan coding atau bahasa pemrograman. Sehingga tidak tidak takut oleh kemajuan teknologi dan terbiasa memanfaatkannya untuk hal yang positif. Anil menekankan: “Focus how to make people smart.”

Kecepatan perubahan yang sekarang jauh lebih cepat. Antara kecepatan dengan masalah yang muncul itu seolah terburu-buru. Tidak heran timbul disrupsi teknologi. “Manage the technology, jangan teknologi yang mengendalikan kita, ini adalah salah satu fokus penting,” kata Anil.

Adanya disrupsi atau gangguan berimbas juga pada bidang ekonomi, bisnis, dan lainnya. “Bisa jadi banyak pekerjaan akan hilang akibat disrupsi, misalnya ahli hukum tanpa bantuan teknologi, bisnis mereka tidak akan berjalan begitu saja, jika hanya membantu penyelesaian masalah penjualan tanah atau rumah,” kata Anil.

Menurutnya, meskipun terjadi disrupsi, penekanan di Singapura tidak terfokus pada melindungi sebuah pekerjaan, tapi melindungi pekerja. Karena pekerja bisa diberi ilmu untuk pekerjaan baru, malah bisa jadi kehidupan lebih baik daripada pekerjaan mereka yang terdahulu. (mj)

LDII Sleman Diskusikan Pengaruh Pergaulan Akhir Zaman

By On September 10, 2019

Pemuda dan Pemudi LDII Sleman Ikuti Diskusi Pengaruh Pergaulan Akhir Zaman di komplek Masjid Mulyo Abadi Mulungan Wetan, Sendangadi, Mlati, Sleman, Minggu (01/09/2019)

SLEMAN, MJSULBAR.COM - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) kabupaten Sleman menggelar kegiatan keakraban bertajuk "Srawung si Raja". Sebanyak 343 pemuda dan pemudi se-kabupaten Sleman meramaikan kegiatan di komplek masjid Mulyo Abadi Mulungan Wetan, Sendangadi, Mlati, Sleman, Minggu (01/09).

Turut hadir sebagai narasumber ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII kabupaten Sleman Sugiharto, ketua Penggerak Pembina Generus (PPG) Insan Mulia Muhammad Sahli, wakil ketua PPG Insan Mulia Suharno, ustadz Saiful Arif dan dua orang perwakilan peserta.

Zaman dimana maraknya kriminalitas, pergaulan bebas dan kecanggihan teknologi yang tidak dimanfaatkan sebagaiman mestinya menjadi satu keprihatinan sendiri bagi peserta. Melihat kondisi tersebut LDII Sleman memandang perlunya silaturahim dan keakraban bagi para generasi muda.

"Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi dan menjaga generasi muda agar tidak salah langkah dalam memilih pergaulan"  papar Suharno.  Lebih jauh, Suharno berharap pembekalan ilmu agama yang disisipkan dapat menjadi bekal dalam bergaul pada kehidupan mendatang.

Selain diskusi umum, peserta diajak untuk diskusi beregu dengan mengangkat tema pergaulan syar'i antara laki-laki dan perempuan. Peserta antusias dalam mengemukakan opini mengenai batas-batas pergaulan yang sesuai panduan Al Qur'an dan Al Hadist. Memiliki kefahaman agama, beretika yang baik dan bijak bersosial media menjadi solusi dalam menghadapi pengaruh pergaulan akhir zaman. Hal ini sejalan dengan tri sukses generasi penerus LDII yaitu berilmu, berakhlaqul karimah dan mandiri.

Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Satuan Komunitas Sekawan Persada (Sako SPN) kabupaten Sleman dimeriahkan dengan pembagian doorprize. Nasihat agama oleh dewan penasihat DPD LDII kabupaten Sleman Isrudjito, menjadi puncak serangkaian kegiatan. "Pentingnya usaha maksimal tiap-tiap individu perlu digarisbawahi dalam upaya membentengi diri dari pergaulan bebas" ungkap Isrudjito.

Double Job, Jabat Camat Simboro Syahid Pattoeng Juga Resmi Jadi Kades Botteng

By On September 08, 2019


MAMUJU, MJSULBAR.COM - Masa jabatan kepala desa Botteng, Kecamatan Simboro, Muh. Natsir resmi berakhir hari ini, Senin (9/9). Mengisi kekosongan, Bupati Mamuju segera mengambil tindakan dengan memberi amanah kepada Camat Kecamatan Simboro, Abd. Syahid Pattoeng untuk sekaligus merangkap sebagai pelaksana Tugas Kepala Desa Botteng. Sehingga, usai upacara bendera, pelantikan Kades Botteng tersebut berlangsung khidmat di Ruang Kerja Bupati Mamuju.

Bukan tanpa alasan, setelah pelantikan tersebut, Bupati Mamuju beberkan mengapa ia memberi pekerjaan ganda kepada camat simboro. Pertama, menurut Habsi, Syahid Pattoeng telah sangat memahami kondisi wilayah desa botteng juga kondisi masyarakat yang ada disana sebab ia adalah camat simboro. Kemudian, lanjut Habsi, Syahid juga merupakan putra botteng yang sudah pasti memahami pola komunikasi yang baik dengan masyarat di Desa Botteng.

“selain itu ada juga masukan dari masyarakat desa botteng yang langsung menyampaikan kepada saya, kita ingin masyarakat botteng lebih kondusif, jangan ada blok-blok disana. Karena aturannya harus pegawai negeri, makanya kita tunjuk Pak Camat. Pak camat harus bisa betul-betul menerima masukan dari masyarakat sehingga tugasnya dapat berjalan lancar.” Kata Habsi.



Untuk tugas barunya sebagai Plt. Kades Botteng, Bupati Mamuju mengingatkan Syahid Pattoeng  untuk segera melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan melibatkan seluruh perangkat desa, juga mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Sementara itu, Syahid Pattoeng yang mendapat amanah tersebut mengaku bahwa itu merupakan tantangan baru baginya. Namun, menurutnya rintangan yang ia hadapi tidak begitu berat sebab tugas dari kedua jabatan yang ia emban masih saling berkaitan.

“Ini merupakan tantangan namun kita harus melaksanakan karena ini adalah amanah, tentu apa yang saya laksanakan di desa harus memang relevan dengan kecamatan, begitu juga apa yang saya programkan di kecamatan itu berbias kepada desa sehingga saya pikir tidak ada suatu rintangan yang terlalu berarti karena kecamatan itu mengurus desa dan apa yang saya laksanakan di desa itu juga sesuai dengan petunjuk yang ada di pemerintah kecamatan.” Ungkapnya. (hms.dhl)

Pengurus LDII Undang Ketua MUI Sulsel AGH Sanusi Baco Lc Hadiri Pengajian Akbar

By On September 06, 2019



Pengurus LDII Sulawesi Selatan bersilaturahmi dengan Ketua Umum MUI Provinsi Sulawesi Selatan Dr ( HC) AGH Sanusi Baco Lc di kediaman pribadi Dr ( HC) AGH Sanusi Baco Lc , Jalan Kelapa III, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (7/9/2019).

MAKASSAR, MJSULBAR.COM – Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendakwah, para dai diharapkan bisa menyentuh persoalan umat. Pesan-pesan yang disampaikan melalui majelis taklim hendaknya menjadi solusi permasalahan umat. Bukan dakwah yang bersifat hiburan semata.

Silaturahmi, Pengurus LDII Undang Ketua Umum MUI Sulsel Hadiri Pengajian Akbar

By On September 06, 2019



MAKASSAR - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Bapak AGH Dr (HC) Sanusi Baco Lc di kediaman pribadi Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan, Jalan Kelapa III, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (7/9/2019) pagi.



Pertemuan yang berlangsung hangat ini digelar pukul 7.00 wita sampai 08.10 Wita. Pada kesempatan tersebut, Pengurus LDII Sulawesi Sekatan mengundang Ketua MUI Sulawesi Selatan Bapak AGH Dr (HC) Sanusi Baco Lc untuk menghadiri pengajian akbar LDII Sulawesi Selatan yang rencananya akan digelar pada Minggu, 15 September 2019. (*)

Direktorat Polairud Polda Sulbar Terima Kunjungan Kerja Tim Wantimpres

By On September 05, 2019



MAMUJU, MJSULBAR.COM - Sejak tiba di Sulawesi Barat (Sulbar) Tim Wantimpres yang dipimpin oleh Jendral TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo terus melancarkan kunjungan kerjanya sekaligus bersilaturahim dengan seluruh elemen Pemerintahan di Sulbar.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Tim Wantimpres mengunjungi Markas Direktorat Polairud di TPI-Kasiwa Mamuju, Kamis (5/9/2019).

Pada kesempatan tersebut Tim Wantimpres disambut hangat oleh Kapolda Sulbar Brigjen Pol Drs. Baharudin Djafar, M.Si, para pejabat utama dan unsur pemerintahan di Sulbar.

Wadir Pol Airud AKBP Mulyadi dalam sambutannya melaporkan kondisi dan keamanan kamtibmas di wilayah perairan hukum Polda Sulbar. Disamping itu pihaknya juga mengucapkan selamat datang kepada Tim Wantimpres semoga agenda kerja yang dilaksanakan di Sulawesi barat berjalan aman dan lancar, tuturnya.

Sementara itu, Dewan Pertimbangan Presiden dalam kesempatannya selain menyampaikan sasaran kunjungan kerjanya di Sulbar juga mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan sambutan hangat yang diberikan, tutur Jendral TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo.

Kunjungan kerja tersebut juga diwarnai dengan diskusi terkait potensi alam di sulbar seperti lokasi daerah Permanent/statis Defence, Wilayah Sentra/pangkal perlawanan dan peninjauan Potensi Maritim.
Kabid Humas AKBP Hj. Mashura menjelaskan kunjungan Tim Wantimpres di Sulbar sehubungan dengan pembentukan ibu kota baru di kalimantan dimana wilayah pemasok terdekat adalah Sulawesi barat sehingga dilakukan peninjauan terkait potensi alam dan keamanan di sulbar, tuturnya.

Diakhir kesempatan tersebut, kegiatan juga diwarnai dengan penyerahan Plakat dari masing-masiang Tim Wantimpres dan Ditpolairud Polda Sulbar sebagai bentuk sinergitas. Selain itu, Tim Wantimpres juga diajak untuk berpatroli menggunakan Kapal Operasional Polairud sekaligus menikmati keindahan perairan dan Pulau karampuang.
Humas Polda Sulbar

Pesan WA Bupati Soal si Kembar Gizi Buruk di Botteng, Motifasi OPD Bertindak Cepat

By On September 05, 2019


MAMUJU, MJSULBAR.COM - Tepat pukul 11:24 Wita, salah satu group WhatsApp pejabat pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dikejutkan dengan postingan foto dua orang bayi kembar yang terlihat menderita gizi buruk yang diuanggah sendiri oleh Bupati Mamuju Habsi Wahid.

Dibawah gambar bayi yang cukup memprihatikan itu tertulis pesan singkat bernada perintah untuk segera memantau keberadaan Bayi kembar tersebut.

Bahkan dengan nada tegas Bupati meminta kepada semua OPD terkait untuk tidak hanya melakukan pemantauan melainkan tindakan nyata.

Dikomfirmasi via telepon seluler, Habsi yang masih berada di makassar dalam agenda pertemuan dengan seluruh pemegang saham Bank Sulselbar (Rabu, 4 September 2019) mengatakan, dirinya sengaja meneruskan gambar yang diperolehnya dari masyarakat kepada OPD teknis untuk memotivasi agar segera dilakukan langkah nyata.

"Sekarang jamannya sudah berubah kemajuan teknologi informasi semakin cepat, jadi kita harus manfaatkan kemajuan itu untuk dapat melihat kondisi masyarakat, tentu pula kita harus dapat memilah mana yang harus menunggu dan mana yang sifatnya darurat dan harus segera ditindak lanjuti," pungkas Habsi.

Atas isi WA yang sebelumnya hanya diteruskan untuk Dinas Kesehatan itu mendapat reaksi cepat dari Dinas Kesehatan yang langsung terjun kelapangan melihat kondisi anak kembar yang belakangan diketahui bernama Fauzan dan Fauzin yang berumur 3 bulan anak dari pasangan Ahmad dan Suryani yang berdomisili di desa Botteng.

Dari informasi yang di himpun luputnya sikembar tersebut dari pantauan petugas kesehatan disebabkan kedua orang tuanya sebenarnya adalah warga papalang yang baru beberapa waktu ini pindah ke Ganno desa Botteng,  hal itu pula menyebabkan keluarga tersebut belum memiliki jaminan kesehatan BPJS akibat belum adanya rujukan pindah domisili.

Kepala Dinas Kesehatan Drg Firmon mengatakan untuk langkah awal Fauzan dan Fauzin akan segera mendapat perawatan dari Dokter Spesialis, selanjunya akan dilakukan pemantauan perkembangannya oleh petugas kesehatan.

Merasa bertanggung jawab atas kondisi tersebut dan memahami kasus tersebut harus ditangani lintas sektor. Beberapa OPD juga telah mengunjungi kediaman bayi malang tersebut, diantaranya Dinas Ketahanan Pangan yang memberi bantuan sembako sekaligus mengevaluasi persoalan pangan keluarga.

Sementara itu Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga bertandang dan membawa bantuan, tidak ketinggalan Tim penggerak PKK juga terpanggil atas kondisi sosial tersebut, hal lain Dinas Sosial akan segera turun untuk melakukan kroscek atas jaminan sosial keluarga si kembar. (*)

Doa Bersama Polda Sulbar Untuk Papua guna Indonesia Damai

By On September 05, 2019



MAMUJU, MJSULBAR.COM - Polda Sulbar  mendukung stabilitas keamanan Papua untuk indonesia yang lebih damai, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat bersama TNI dan Kementrian Agama Sulawesi Barat gelar Doa bersama.

Kapolda Sulbar dalam sambutannya juga berharap melalui kegiatan doa bersama ini, doa yang dipanjatkan bersama untuk saudara kita di Papua maqbul dan diistijabah oleh Allah Subuhanahu Wataalah. "Damailah Indonesiaku damailah Papuaku, menyikapi persoalan tersebut, hidup rukun dan saling menghargai serta berdampingan sangatlah penting dan harus kita jaga bersama ya salah satunya aktif bersilaturahim dengan sesama," tutur Kapolda.

Kegiatan Doa bersama yang dilaksanakan di Masjid Jabal Rahma Polda Sulbar ini nampak dihadiri yang mewakili Kasrem 142 Tatag Dandim 1418 Mamuju, yang Mewakili Danlanal Mamuju, Ketua Kemenag Provinsi  Sulbar, Wakil Ketua MUI, Tokoh Agama, personil TNI-POLRI dan tamu undangan lainnya. Kamis (5/9/19).

Melalui Kabid Humas Akbp Hj Mashura menyampaikan bahwa, menurut Kapolda Brigjen Pol Drs Baharudin Djafar MSi, meski raga tak berada di Papua membantu keamanan pasca kerusuhan di Papua. "Doa tulus dan mustajab dari seluruh umat ditanah air sangatlah efektif untuk meminimalisir segala ancaman saudara kita disana," tuturnya.

AKBP Hj Mashura menjelaskan kegiatan doa bersama ini adalah upaya bersama seluruh elemen Sulawesi Barat untuk mendukung perdamaian dan menghapus kebencian dengan dasar hidup rukun dan menghargai perbedaan. "Damailah Indonesiaku damailah Papuaku," uncapnya.

Sementara Doa bersama ini dipandu oleh Wakil Ketua MUI Provinsi Sulbar dengan harapan Indonesia selalu dalam perlindungan Allah Subuhanahu Wataalah yang didasari dengan hidup rukun dan keharmonisan.

Doa bersama ini juga diwarnai dengan Deklarasi mendukung perdamaian Papua, Say No To Racism. Sulawesi Barat Dukung Indonesia bersatu, Tanah Papua Cinta Damai katena kita semua bersaudara. (*)

Idris Harap Komitmen Bersama Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

By On September 04, 2019


MAMUJU, MJSULBAR.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris membuka secara resmi kegiatan Diseminasi Penetapan Kawasan Hutan (PKH) se-Sulawesi, di Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. Rabu, (4/9/2019).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya mempercepat penyelesaian tata batas dan PKH, melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang berfokus, terukur dan berdampak dengan melibatkan semua stakeholder serta partisipasi publik.

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal yang sangat penting, yang  tidak terpisahkan dengan hasil monitoring dan evaluasi Stranas PK, terindegrasi yang intens setiap saat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Kegiatan ini adalah moment untuk membuktikan bahwa, kita semua ikut  mendorong dan memberikan nilai tambah atas Stranas PK yang terintegrasi dalam rencana aksi pencegahan, yang terfokus pada perijinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi" ungkap Idris

Untuk itu, demi mewujudkan Stranas PK terhadap PKH di regional Sulawesi, Idris berharap seluruh elemen perangkat daerah terkait se-Sulawesi, agar komitmen bersama dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Stranas PK KPK-RI Ganda Situmorang, dalam pemaparannya mengatakan, Stranas PK terhadap PKH dilakukan akibat adanya sejumlah persoalan dalam aksi PKH, diantaranya kepatuhan terjadap syarat-syarat perizinan rendah, kepercayaan dan  koordinasi para pemangku kepentingan rendah, tumpang tindih izin dan tata ruang, tata kelolah hutan dan lahan yang buruk, keterbukaan data dan akses informasi, serta partisipasi publik rendah. (*)

Pemprov Sulbar Bakal Bentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa

By On September 04, 2019

Rapat Pemetaan Kelembagaan  SAKIP

MAMUJU, MJSULBAR.COM - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017, tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat pembahasan pelaksanaan  fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perubahan nomenklatur dilingkup Pemprov Sulbar perlu dilakukan di lingkup sekertariat, dimana hal itu telah diatur dalam permendagri agar Provinsi dapat segera menyeseuaikan sesuai nomenklatur yang sudah disusun, karena itu adalah kebutuhan kita, kata Sekda Provinsi  Sulbar Muhammad Idris saat memimpin rapat pemetaan kelembagaan  SAKIP yang berlangsung di ruang rapat lantai II kantor Gubernur.  Rabu, (4/92019).

Idris mengungkapkan akan dilakukan integrasi antara Biro Kesra dan Biro Pemerintahan, disusul pembentukan biro baru yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Instansi tersebut akan dilakukan perubahan secara besar-besaran mengikuti aturan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dalam pemerintahan,  misalnya bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan tempat dan aktifitas yang rawan serta sangat perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari ketidak maksimalan kinerja Pemerintah Daerah

"Akan ditetapkan pada tahun 2020 efektifnya di 2021 tetapi kita harus mendahului dan  Sulbar harus maju lebih awal," sebut mantan Kepala LAN Makassar.

Idris juga menyebutkan, teruntuk  Kehumasan Pemprov Sulbar yang sebelumnya berada di Dinas Kominfo, akan ditarik dan dimasukkan kedalam Biro Umum serta berganti nama menjadi Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.

Hal tersebut dinilai perlu dilakukan dalam membahas tata kelola dan budaya kerja yang harus lebih terkoneksi dengan baik. "Jadi ada beberapa bagian yang hilang dan ada beberapa bagian  sub  baru yang muncul," tandasnya

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I Gubernur Muh Natsir, Asisten III  Djamila, para Pimpinan OPD Pemprov Sulbar serta undangan lain. (*)

Dirjen Potensi Pertahanan lakukan Sosialisasi Bela Negara di Mamuju

By On September 03, 2019

Sosialisasi dan Evaluasi kegiatan Bela Negara Lingkup Pemukiman di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

MAMUJU, MJSULBAR.COM - Untuk membangkitkan semangat Nasionalisme sekaligus membekali Suber daya manusia (SDM) yang berjiwa Nasionalis, Kementrian Pertahanan RI Direktorat Jendral Potensi Pertahanan melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi kegiatan Bela Negara lingkup pemukiman di Kabupaten Mamuju.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Matos selama 2 hari (Rabu dan Kamis Tanggal 4 s/d 5 September 2019) di hadiri Oleh Asisten I Bidang Pemerintahan pemkab Mamuju Drs H Tonga, serta Kepala Sub Bagian Direktorat Jenderal Lingkungan dan Pemukiman Bela Negara.


Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Dra Endang Purwaningsih MSi, serta Kasi Materi Subdit Lingkimdit Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan Letkol Arh Drs Firdaus MM.

Dihadapan seratus orang peserta yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Forum Kerukunan Ummat Beragama, Tokoh Budaya, Pemuda dan Pemerhati Perempuan.

Endang Purwaningsih mengatakan, dengan Pelatihan Bela Negara diharapkan dapat membangun kesadaran setiap warga Negara untuk mengambil peran sesuai dengan bidang profesi masing-masing dalam upaya mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara.

"Terlebih saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks ancamannya tidak lagi sebatas militer konfensional tapi lebih banyak non militer yang menyerang alam fikiran dan berefek luarbiasa fundamental dan dapat merusak pola fikir manusia, karenanya dipandang penting membekali semua warga Negara dengan pelatihan bela Negara agar semua elemen dapat tetap berpegang teguh pada prinsip bela Negara demi keutuhan Negara Republik Indonesia" katanya.


Asisten Satu Bidang pemerintahan pemkab Mamuju Tonga mengungkapkan, sangat mengapresiasi atas adanya pelaksanaan sosialisasi bela Negara di Mamuju, menurutnya hal itu penting dilakukan mengingat posisi strategis wilayah Ibukota Sulbar.

"Terlebih kemajuan daerah yang terus dinamis dari aspek telekomunikasi maupun sarana transportasi, yang sangat rentan menjadi ruang masuknya pengaruh-pengaruh buruk yang dapat saja menimbulkan disintegrasi," ungkapnya.

Terlepas dari itu, pelaksanaan pelatihan bela Negara tersebut diagendakan berlangsung selama dua hari, dengan ragam materi yang dibawakan oleh sejumlah narasumber berkompeten, seperti Materi Bela Negara akan di sampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Strategic Univ. Indonesia DR DKS Nugraha SP MSi MBA GSC dan sejumlah pemateri lainnya. (*)